Marzuki Darusman

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ke-12Masa jabatan
5 Juli 2001 – 23 Juli 2001PresidenAbdurrahman Wahid
Sebelum
Pendahulu
Marsillam Simanjuntak
Pengganti
Bambang Kesowo
Sebelum
Jaksa Agung Republik Indonesia ke-16Masa jabatan
29 Oktober 1999 – 1 Juni 2001
Sebelum
Pendahulu
Andi Muhammad Ghalib
Ismudjoko (Plt.)
Pengganti
Baharuddin Lopa
Sebelum
Anggota Dewan Perwakilan RakyatMasa jabatan
1 Oktober 2004 – 30 September 2009Daerah pemilihanNusa Tenggara BaratMasa jabatan
1 Oktober 1982 – 30 September 1997Daerah pemilihanJawa Barat Informasi pribadiLahir26 Januari 1945 (umur 79)
Bogor, Jawa Barat, IndonesiaKebangsaanIndonesiaPartai politikGolkarAlma materUniversitas Katolik ParahyanganPekerjaanPengacara
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Marzuki Darusman, S.H. (lahir 26 Januari 1945) seorang pengacara Indonesia dan juru kampanye hak asasi manusia. Setelah lima belas tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Partai Golkar, ia menjabat Jaksa Agung Republik Indonesia dari 1999 hingga 2001. Marzuki telah bertugas di beberapa komisi hak asasi manusia nasional dan internasional, dan pada Agustus 2010, ia menjadi direktur pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN.

Dia telah menjabat sebagai ketua Misi Pencari Fakta independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak Juli 2017. Dia menjabat sebagai Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Republik Demokratik Rakyat Korea (2010-2016) dan anggota Komisi Penyelidikan tentang Hak Asasi Manusia di Korea Utara (2013 hingga 2014). Pada tahun 2010, ia ditugaskan untuk menjabat sebagai ketua Panel Ahli Sekretaris Jenderal PBB tentang Sri Lanka dan pada tahun 2009 ia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menjadi tiga anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto.[1]

Riwayat Hidup

Marzuki lahir di Bogor, Jawa Barat, pada tahun 1945.[2] Putra Suryono Darusman beragama Islam, seorang diplomat, menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Eropa; hal ini kemudian memengaruhi pemikirannya tentang norma sosial dan kesetaraan,[3][4] karena Darusman menganggap perbedaan kelas yang ada di Indonesia mengganggu.[5] Adiknya, Candra Darusman, kemudian menjadi seorang komposer.[4]

Pada tahun 1965, setelah periode protes Presiden Sukarno, Marzuki memasuki politik sebagai anggota Golkar, yang setelah penggulingan Sukarno menjadi partai Presiden Suharto.[5] Pada tahun 1974 ia lulus dari fakultas hukum di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung.[2] Bersama Golkar, Marzuki menghabiskan lima belas tahun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili Bandung.[3]

Pada tahun 1994, Marzuki adalah salah satu anggota pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.[5] Pada tahun 1998, setelah jatuhnya Presiden Suharto pada bulan Mei, Marzuki adalah anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, yang menyelidiki kerusuhan dan pogrom yang meluas sebelum pengunduran diri presiden.[2] Sementara itu, Marzuki merebut kekuasaan di dalam Golkar – terpecah antara faksi-faksi pro dan kontra-Suharto – dan mereorganisasi partainya. Dia kemudian meyakinkan partai tersebut untuk mendukung ulama Muslim Abdurrahman Wahid, dari Nahdlatul Ulama, untuk menjadi presiden.[3]

Jaksa agung

Pada November 1999 Marzuki terpilih sebagai Jaksa Agung Indonesia, menggantikan pelaksana tugas Jaksa Agung Ismudjoko,[6] dia sebelumnya pernah dicalonkan menjadi Menteri Luar Negeri, sebuah jabatan yang akhirnya jatuh ke Alwi Shihab.[5] Dalam posisi tersebut, dia bekerja untuk memberantas korupsi; Di antara mereka yang dihukum karena korupsi selama Marzuki menjabat adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri Bob Hasan dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin;[2] dia juga membatasi pergerakan Soeharto dan mengajukan tuntutan korupsi terhadap mantan presiden dan beberapa badan amal yang dia jalankan.[6] Dalam hukum pidana, Marzuki berperan penting dalam mencopot mantan Panglima TNI Wiranto dari posisi kabinetnya, kemudian membawa Wiranto ke pengadilan atas dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur dan beberapa anggota militer ke pengadilan atas masalah di Aceh. Selama ini, dia adalah tokoh politik yang paling dijaga ketat ketiga di negeri ini, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.[3]

Masa jabatan Darusman berakhir pada Juni 2001, saat ia digantikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Baharuddin Lopa.[2] Bulan berikutnya ia diangkat menjadi Sekretaris Kabinet.[7] Sejak 2004 hingga 2009 Darusman menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Golkar untuk daerah pemilihan NTB.[2]

Perserikatan Bangsa-bangsa

Pada tahun 2008, Marzuki dipanggil oleh Lynn Pascoe, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk berpartisipasi dalam penyelidikan PBB atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto.[5] Dia menerimanya, dan komite menghabiskan sembilan bulan untuk menyelidiki insiden tersebut sampai tahun 2009.[5][8] Pada bulan Juni 2010, ia ditunjuk sebagai panel yang terdiri dari tiga orang untuk menulis Laporan Panel Ahli Sekretaris Jenderal tentang Akuntabilitas di Sri Lanka, yang menangani dugaan kejahatan perang selama Perang Saudara Sri Lanka.[9] Laporan tersebut, yang menemukan bukti banyak kejahatan perang dan mengutuk baik pemerintah Sri Lanka maupun Komisi Pembelajaran dan Rekonsiliasi, diterima dengan buruk di Sri Lanka, menyebabkan Marzuki dibakar dalam bentuk patung dan ditolak masuk ke negara pulau itu.[5]

Pada Agustus 2010, Marzuki menjadi direktur pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN, sebuah wadah pemikir di Universitas Indonesia yang melibatkan beberapa negara ASEAN.[10] Pada bulan yang sama dia ditunjuk sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Pada tahun 2011, Marzuki menggambarkan negara tersebut sebagai "mungkin satu-satunya negara saat ini yang tidak mengakui bahwa non-kerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia bukanlah suatu pilihan"; ia percaya bahwa Korea Utara harus lebih menghormati hak asasi manusia, sementara negara lain harus bersedia mengirimkan bantuan kemanusiaan.[11] Laporan serupa, disampaikan pada Maret 2012, menyebabkan delegasi Korea Utara So Se-pyong keluar dari sebuah pertemuan, setelah itu terjadi "perkelahian". Delegasi Korea Utara mengecam laporan itu sebagai "interpretasi yang tidak berguna".[12]

The Foundation for International Human Rights Reporting Standards

Marzuki Darusman adalah Ketua dan Pendiri The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), sebuah asosiasi internasional yang didedikasikan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Darusman bergabung dengan sekelompok pembela hak asasi manusia yang dihormati secara internasional (antara lain, Marzuki Usman, H. S. Dillon, Makarim Wibisono, James Kallman, Dradjad Hari Wibowo) untuk mendirikan organisasi, yang mengembangkan dan mempromosikan standar kepatuhan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia bisa dibuktikan.

Aktivitas lain

Marzuki Darusman adalah Anggota Global Leadership Foundation, sebuah organisasi yang bekerja untuk mendukung kepemimpinan demokratis, mencegah dan menyelesaikan konflik melalui mediasi dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk lembaga demokrasi, pasar terbuka, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Itu dilakukan dengan menyediakan, secara diam-diam dan dalam keyakinan, pengalaman mantan pemimpin hingga pemimpin nasional saat ini Ini adalah organisasi nirlaba yang terdiri dari mantan kepala pemerintahan, pejabat senior pemerintah dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan Kepala Pemerintahan dalam isu-isu terkait pemerintahan yang menjadi perhatian mereka.

Penghargaan

Referensi

Catatan kaki
  1. ^ Human Rights Council President announces appointment of Marzuki Darusman as Chair of Myanmar Fact-finding Mission Retrieved 24 October 2018
  2. ^ a b c d e f Bahari 2011, hlm. 124.
  3. ^ a b c d Business Week 2000, The Stars of Asia.
  4. ^ a b JCG, Suryono Darusman.
  5. ^ a b c d e f g McBeth 2012, Work with UN.
  6. ^ a b The Jakarta Post 2000, Lawsuit against attorney.
  7. ^ The Jakarta Post 2001, Ousted Marzuki back.
  8. ^ UN 2009, Statement Attributable to the Spokesperson.
  9. ^ CNN 2010, U.N. appoints human.
  10. ^ Suryadi 2010, Marzuki Darusman Appointed.
  11. ^ UN 2011, DPR Korea must.
  12. ^ BBC 2012, Scuffle after North Korea.
  13. ^ Hurst, Daniel (21 May 2017). "Finding Megumi: Michael Kirby calls for 'peaceful initiatives' on North Korea". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 12 February 2017. 
  14. ^ Kirby, Michael (July 2017). "2017 Spring Imperial Decorations: the Hon. Michael Kirby AC CMG" (PDF). The Consulate-General of Japan in Sydney's Quarterly Newsletter. 52 (1): 2. 
  15. ^ Japanese Ministry of Foreign Affairs, "2017 Spring Conferment of Decorations on Foreign Nationals," p. 3.
Bibliografi
  • Bahari, Adib (2011). Pendekar Hukum Indonesia [Indonesian Legal Giants] (dalam bahasa Indonesian). Yogyakarta: Pustaka Yustisis. ISBN 978-979-3411-04-0. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  • "DPR Korea must act now to end human rights violations, says UN expert". United Nations. 28 November 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • "Lawsuit against attorney general fabricated: Experts". The Jakarta Post. 5 June 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • McBeth, John (1 March 2012). "Work with UN helps Jakarta to promote human rights abroad". The China Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 April 2012. Diakses tanggal 29 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • "Ousted Marzuki back in Gus Dur's Cabinet line♫up". The Jakarta Post. 6 July 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • "Scuffle after North Korea rejects UN rights report". British Broadcasting Corporation. 13 March 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • "Statement Attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on the Bhutto Commission". United Nations. 19 June 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • Suryadi, J. (24 August 2010). "Marzuki Darusman Appointed as Human Rights Resource Centre for ASEAN (HRRCA) Founding Director". Human Rights Resource Centre for ASEAN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • "Suryono Darusman". Encyclopedia of Jakarta (dalam bahasa Indonesian). Jakarta City Government. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 April 2012. Diakses tanggal 29 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  • "The Stars of Asia – Policy Makers". Business Week. Bloomberg. 3 July 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 July 2010. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • "U.N. appoints human rights panel for Sri Lanka". CNN. 22 June 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2012. Diakses tanggal 28 April 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Pranala luar

  • Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea
  • The Association for Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)
Jabatan peradilan
Didahului oleh:
Andi Ghalib 		Jaksa Agung Republik Indonesia
1999–2001 		Diteruskan oleh:
Baharuddin Lopa
Jabatan politik
Didahului oleh:
Marsillam Simanjuntak 		Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
2001 		Diteruskan oleh:
Bambang Kesowo
  • l
  • b
  • s
Kabinet Gotong Royong (2001–2004)
Sekretaris Kabinet: Marzuki Darusman
  • l
  • b
  • s
Menko Polsoskam: Wiranto, Soerjadi Soedirdja (plt.), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar • Menko Perekonomian: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Burhanuddin Abdullah • Menko Kesra (sejak perombakan I digabung menjadi Menko Polsoskam): Hamzah Haz, Basri Hasanuddin • Mendagri: Soerjadi Soedirdja • Menlu: Alwi Shihab • Menhan: Juwono Sudarsono, Mohammad Mahfud, Agum Gumelar (plt.) • Menkumham: Yusril Ihza Mahendra, Baharuddin Lopa, Marsillam Simanjuntak, Mohammad Mahfud • Menkeu: Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli • Menteri ESDM: Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro • Menperindag: Muhammad Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan • Mentanhut (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I): Mohamad Prakosa, Bungaran Saragih • Menhut (bernama Menteri Muda Kehutanan sejak perombakan I): Nur Mahmudi Ismail, Marzuki Usman • Menhub: Agum Gumelar, Budhi Muliawan Suyitno • Meneksla (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I): Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin Dahuri • Menakertrans: Bomer Pasaribu, Al Hilal Hamdi • Menkes (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I): Achmad Sujudi • Mendiknas: Yahya Muhaimin • Menag: Muhammad Tholchah Hasan • Menkimpraswil: Erna Witoelar • Menristek/Kepala BPPT: Muhammad A. S. Hikam • Menkop UKM: Zarkasih Nur • Menteri LH: Alexander Sonny Keraf • Menteri OD (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I): Ryaas Rasyid • Menbudpar: Hidayat Jaelani, I Gede Ardhika • Menteri PM dan BUMN (dibubarkan pada perombakan I): Laksamana Sukardi, M. Rozy Munir • Mennegpora (dibubarkan pada perombakan I): Mahadi Sinambela • Menneg PU (dibubarkan pada perombakan I): Rozik Boedioro Soetjipto • Menneg Pemwan: Khofifah Indar Parawansa • Mennegham (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I): Hasballah M. Saad,  • Menneg Transduk (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I): Al Hilal Hamdi • Menneg PAN: Freddy Numberi, Ryaas Rasyid (plt.), Anwar Supriyadi • Menneg Maskem (dibubarkan pada perombakan I): Anak Agung Gde Agung • Menmud Perpemkatim (dibentuk pada perombakan I): (jabatan baru), Manuel Kaisiepo • Menmud Rekonas (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II): (jabatan baru), Cacuk Sudarijanto • Jaksa Agung: Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa, Suparman (plt.), Marsillam Simanjuntak • Panglima TNI : Widodo A. S. • Mensesneg: Alirahman, Bondan Gunawan, Djohan Effendi